Banyak warga desa sering mengeluh karena merasa kondisi ekonominya sulit, tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan sosial seperti PKH atau BPNT. Sebaliknya, ada tetangga yang terlihat lebih mampu justru rutin menerima bantuan. Masalah ini seringkali berakar pada satu hal teknis yang bernama “Desil” atau peringkat kesejahteraan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah Desa sering menerima pertanyaan: “Apakah saya bisa mengubah data agar bisa dapat bantuan?” Jawabannya adalah bisa, asalkan kondisi fakta di lapangan memang sesuai. Cara menurunkan Desil DTKS 2026 bukanlah dengan cara “menembak” data, melainkan melalui proses perbaikan data yang jujur dan prosedural.
Artikel ini akan menjelaskan secara rinci apa itu Desil, mengapa penting, dan langkah-langkah resmi yang harus warga tempuh untuk memperbaiki peringkat kesejahteraan mereka di mata sistem pemerintah.
Mengenal Apa Itu Desil dalam DTKS
Sebelum membahas teknis perubahan data, masyarakat perlu memahami konsep Desil. Kementerian Sosial mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan atau Desil:
- Desil 1: Kelompok rumah tangga sangat miskin.
- Desil 2: Kelompok rumah tangga miskin.
- Desil 3: Kelompok rumah tangga hampir miskin.
- Desil 4 ke atas: Kelompok rumah tangga rentan miskin hingga mampu/kaya.
Pemerintah biasanya mengambil data penerima bantuan sosial (Bansos) seperti PKH dan Sembako dari warga yang berada di Desil 1, 2, dan 3. Jika nama Anda ada di DTKS tetapi masuk dalam Desil 4 atau lebih tinggi, maka sistem tidak akan menetapkan Anda sebagai penerima bantuan reguler.
Inilah alasan mengapa mengetahui cara menurunkan Desil DTKS 2026 menjadi krusial bagi warga yang benar-benar membutuhkan namun datanya tercatat sebagai orang mampu.
Kebijakan Regsosek dan DTKS
Sejak pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) beberapa tahun lalu, pemerintah memiliki peta data ekonomi yang lebih detail. Data ini mencakup kondisi rumah, aset (motor/mobil), pekerjaan, hingga pengeluaran listrik.
Namun, kondisi ekonomi warga desa itu dinamis atau berubah-ubah. Ada warga yang dulunya kaya, tiba-tiba jatuh miskin karena PHK, sakit menahun, atau kepala keluarga meninggal dunia. Sistem mungkin belum membaca perubahan nasib ini secara otomatis. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memfasilitasi warga untuk melakukan pemutakhiran data agar Desil mereka turun sesuai dengan kondisi kemiskinan yang nyata saat ini.
Syarat dan Kriteria Pengajuan Perubahan Desil
Tidak sembarang orang bisa meminta penurunan Desil. Pemerintah Desa akan menolak pengajuan yang tidak sesuai fakta. Berikut syarat bagi warga yang ingin mempraktikkan cara menurunkan Desil DTKS 2026:
- Mengalami Penurunan Ekonomi Drastis: Warga yang kehilangan pekerjaan utama atau bangkrut sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- Kehilangan Aset: Warga yang sudah menjual aset berharga (tanah/kendaraan) untuk berobat atau bayar hutang, sehingga fakta aset saat ini sudah berkurang.
- Perubahan Kepala Keluarga: Terjadi kematian kepala keluarga yang menjadi tulang punggung, sehingga janda atau anak yatim yang ditinggalkan menjadi rentan miskin.
- Kondisi Rumah Tidak Layak: Fakta fisik rumah memang masuk kategori tidak layak huni (lantai tanah, dinding bambu/kayu lapuk, tidak ada jamban).
- Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap: Kepala keluarga bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu di bawah standar layak.
Cara Menurunkan Desil DTKS 2026
Proses ini melibatkan peran aktif warga dan Pemerintah Desa. Berikut adalah alur resmi yang harus masyarakat ikuti:
1. Lapor Diri ke Pemerintah Desa
Langkah pertama dalam cara menurunkan Desil DTKS 2026 adalah melapor. Warga mendatangi Ketua RT/RW atau langsung ke Kantor Desa (Bagian Kasi Kesejahteraan/Operator SIKS-NG).
- Bawa Dokumen: KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti pendukung (misal: surat PHK, surat kematian, atau foto kondisi rumah saat ini).
2. Verifikasi Lapangan oleh Petugas
Pemerintah Desa tidak akan langsung percaya begitu saja. Petugas atau pendamping sosial desa akan melakukan kunjungan ke rumah warga.
- Petugas akan memotret kondisi rumah (depan, ruang tamu, dapur, kamar mandi).
- Petugas akan mewawancarai warga mengenai aset dan penghasilan terbaru.
- Kejujuran warga sangat penting di tahap ini.
3. Pembahasan dalam Musyawarah Desa (Musdes)
Ini adalah tahap paling krusial. Perubahan data kemiskinan wajib melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan.
- Pemerintah Desa mengundang BPD, Tokoh Masyarakat, dan RT/RW.
- Forum akan membahas apakah warga tersebut layak turun Desil (misal dari Desil 4 ke Desil 2).
- Jika forum menyepakati, hasilnya akan tertuang dalam Berita Acara Musdes.
4. Input Data Perbaikan di Aplikasi SIKS-NG
Operator Desa akan menginput hasil Musdes ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
- Operator memperbaiki atribut data warga (misal: mengubah status pekerjaan, mengubah jenis lantai rumah, menghapus kepemilikan aset mobil).
- Operator mengunggah foto geotagging rumah terbaru.
- Semakin lengkap dan ‘miskin’ indikator yang terisi sesuai fakta, semakin besar peluang sistem menurunkan skor Desilnya.
5. Pengesahan oleh Dinas Sosial dan Kemensos
Data yang Operator Desa kirim akan masuk ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Setelah itu, Kementerian Sosial akan mengolah data tersebut secara nasional. Jika indikator kemiskinan memenuhi algoritma sistem, maka Desil warga tersebut akan turun pada penetapan DTKS periode berikutnya.
Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Perbaikan Data
Masyarakat harus bersabar karena cara menurunkan Desil DTKS 2026 tidak memberikan hasil instan hari itu juga. Proses ini mengikuti siklus bulanan:
- Tanggal 14 – 26: Biasanya Operator Desa melakukan input data perbaikan dan usulan baru di SIKS-NG.
- Akhir Bulan: Proses pengesahan oleh Pemerintah Daerah.
- Awal Bulan Berikutnya: Kemensos mengolah data pusat.
Perubahan Desil biasanya baru terlihat 1 hingga 3 bulan setelah pengusulan, tergantung jadwal penetapan Surat Keputusan (SK) DTKS oleh Menteri Sosial.
Mengapa Pengajuan Penurunan Desil Bisa Gagal?
Warga perlu tahu bahwa tidak semua usulan berhasil. Berikut penyebab umum kegagalan:
- Data Tidak Sinkron: NIK atau Nama di DTKS berbeda dengan di Dukcapil.
- Terdeteksi Aset Mewah: Sistem pemerintah kini terintegrasi dengan Samsat dan PLN. Jika warga meminta turun Desil tapi namanya tercatat memiliki motor baru atau langganan listrik pascabayar daya tinggi (1300 VA ke atas non-subsidi), sistem otomatis menolak.
- Tercatat sebagai Penerima Upah: BPJS Ketenagakerjaan mencatat warga tersebut sebagai pekerja pabrik/kantor dengan gaji UMR, sehingga dianggap mampu (Desil tinggi).
Kesimpulan
Memahami cara menurunkan Desil DTKS 2026 adalah hak setiap warga negara yang merasa kondisi ekonominya belum tercatat dengan benar. Kunci utamanya adalah proaktif melapor dan jujur mengenai kondisi aset.
Pemerintah Desa siap memfasilitasi perbaikan data ini melalui Musyawarah Desa demi keadilan sosial. Mari kita kawal bersama agar bantuan sosial di desa kita benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan.